Kamis, 01 Maret 2012

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 45




A.    Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 45
Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan/ wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut :
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah konstitusi
8. Komisi Yudisial
 1.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas MPR adalah ( Pasal 3 UUD 1945)
1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dalam masa jabatan       menuurut UUD Pasal1(2) UUD 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan    dilakukan menurut UUD.[1]
Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain. Dengan adanya perubahan ini, maka :
1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
2. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
3. Tidak lagi memilih Presidendan Wakil Presiden karena rakyat memilih secara     langsung.
Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatanya, MPR mempunyai kewenagan apabila :
1. Ada usulan dari DPR
2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden     dan/ atau Eakil Presiden bersalah.
Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan : MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :
1. Seluruh anggota DPR
2. Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam pasal 37 UUD 1945.
     2.    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas wewenang DPR adalah :
1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pandapat,     mengajukan pertanyaan, menyampaikan ususl dan pendapat serta hak imunitas.
4. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar     dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang     ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian internasional     lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan     Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak     mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.
7. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan     Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.
8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil     Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan     bahwa Presiden bersalah.
Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak     dan luas sekali, bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR.
3.    Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945, Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum, Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun, Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang. Wewenang DPD ( Pasal 22d),
1. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan     dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan     penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi     lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi     daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan     daerah pengolahan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya ,     pelaksanaan     anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan     agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan     memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945,     memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan     keduanya berhalangan tetap.
Hak-hak DPD yaitu :
1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Memerintah
5. Protokoler
6. Keuangan dan Administrasi


     4.   Presiden dan Wakil Presiden
Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD, dan Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara
sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan Pasal 8 UUD 1945 mengatakan :
1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan     kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis     masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60     hari MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon     yang diusulkan oleh Presiden.
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat     melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan     tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan     Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari     setelah itu MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil     Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang     pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan     kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.
5.    Mahkamah Agung ( MA )
UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan  berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka           (machtsstaat).
Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehaiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No.
14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.
Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan
rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,
6.    Mahkamah Konstitusi ( MK )
            Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang
    putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang
    wewenang diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran     oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.
Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan ( Court of Justice), sedangkan     Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of Law).
7.    Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :
1. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara     di dalam     suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai     dengan     kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan     sesuai     dengan UU
4. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan     diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD,     perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalmnya terdapat     kekayaan     Negara.
8.    Komisi Yudisial ( KY )
Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya.
4 Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Wewenang Komisi Yudisial adalah :
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku
    hakim.
Tugas Komisi Yudisial yaitu :
1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
3. Menetapkan Calon Hakim Agung
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau     MK
    B.    Lembaga-Lembaga Independen
1.  Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam      UUD 1945, adalah :
1. Komisi Pemilihan Umum
2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI )
3. Bank Indonesia
4. Kejaksaan Agung
2.  Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :
1. Komnas HAM
2. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Komisi Ombudsmen
4. KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara )
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )
6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )
(a).  Komisi Pemilihan Umum
Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
    jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD,
    Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah
    Partai Politk.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk meilih anggota DPD adalah perorangan.
Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
Tugas dan wewenang KPU adalah :
1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua
    tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR,
    DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan     pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR,     DPD, DPRD     Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
9. Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU.
3. Komisi Nasional HAM ( Komnas HAM )
Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD
1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998
tentang hak asasi manusia,
1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah     untuk menghormati, menegakkan dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi     manusia kepada seluruh masyarakat..
2. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentan hak asasi     manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :
1. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai
    lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab     untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemamtauan dan     mediasi tentang hak asasi manusia.
2. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia
    PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi     terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi     instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.
3. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang
    mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
   Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas
   usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara    (Pasal 83) Komnas HAM adalah lembaga independent yang bersifat mandiri    yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-   perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Dengan demikian    Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada di    bawah pengawasan Mahkamah Agung..
4. Tentara Nasional Indonesia
Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan :
“ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan
Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi, memelihara kutuhan dan kedaulatan Negara.”
Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur
lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 trntang Tentara Nasional Indonesia.
Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.
TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang angkat dan diberhentikan oleh
Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer,
TNI berkedudukan di bawah Presiden.
Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi,
TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
5. Bank Indonesia
Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan :
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenanh, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan :
1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.
Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu kali masa jabatannya.
Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang
dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai
Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas
dan wewenang Bank Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Ø  Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002, hal. 2.
Ø  Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Denpasar 14-18 Juli, 2003.
Ø  Prof. Drs. C. S. T. Kansil,  S.H., Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.,Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Rineka Cipta, Cet I, hal 114.
Ø   

[1]  C. S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Rineka Cipta, Cet I, hal 114.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar